Tiga Saran Menangani Permukiman di Ruang Publik Jakarta

a

 

aa

aaa

 

 

 

 

Jakarta – Ada dua fakta penting tentang permukiman kaum miskin kota di ruang publik Jakarta.

Fakta Pertama, kaum miskin kota umumnya bermukim dekat dengan tempat/sumber pekerjaan. Sebagai contoh, di permukiman Muara Baru di tepi Waduk Pluit yang saya kunjungi, satu blok dihuni warga asal Makassar yang bekerja di Pelabuhan Sunda Kelapa. Sementara satu blok lagi dihuni oleh warga yang mengerjakan pesanan pabrik di sekitar sana (misalnya mengemas mainan plastik).


Fakta kedua, permukiman di ruang publik tidak muncul tiba-tiba dan sekaligus banyak. Mereka tumbuh perlahan, selama belasan bahkan puluhan tahun.

Para pemukim umumnya sadar bahwa mereka “bersalah” menduduki ruang publik. Tetapi, mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus tinggal dekat sumber pekerjaan, sumber kehidupan. 

(Catatan: Di Jakarta, bahkan Indonesia, bukan hanya kaum miskin yang sering menduduki ruang publik. Orang kaya dan pihak perusahaan juga melakukan hal yang sama.)

Terlalu panjang untuk membahas bagaimana eksploitasi kapitalistis menghasilkan kondisi seperti ini, tetapi pokok soalnya adalah bahwa, dengan penghasilan yang mereka dapat, tidak mungkin mereka mencari sendiri hunian yang layak secara formal. Mereka tak ada pilihan selain membangun hunian sendiri dengan bahan apa adanya di atas lahan publik. 

Bila fakta ini diabaikan, kita hanya akan berdebat panjang tidak berkesudahan tanpa menyelesaikan masalah secara lestari. 

Berikut ini tiga saran bagi pemerintah Jakarta dalam menangani permukiman di ruang publik:

Saran pertama bersifat jangka panjang, tetapi harus dimulai sekarang. Kita harus membuat sebuahkebijakan industri. Kalau tidak mau ada orang miskin di Jakarta, jangan bikin industri yang hanya mampu membayar murah upah buruh tanpa menyediakan permukiman khusus bagi mereka.

Ini sebenarnya bukan pilihan buruk. Jakarta, dengan segala keistimewaannya, seharusnya memang mengembangkan industri yang lebih bernilai tambah tinggi dengan kebutuhan tenaga kerja yang lebih berkemampuan. Dengan demikian ia tidak perlu bersaing (secara tidak adil) dengan daerah sekitarnya, atau bahkan dengan daerah lain di seluruh Indonesia. 

Kebijakan seperti ini menurut hemat saya bahkan tidak terhindarkan kalau Jakarta mau maju. Tata ruang dan disiplin penegakannya, serta sektor-sektor lain harus bekerja kompak untuk mencapai tujuan tersebut.

Ambil contoh Singapura. Negara itu jelas sekali punya kebijakan industrial yang secara berkala meningkatkan kedudukan industrialnya ke arah yang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi.

Saran yang kedua, pemerintah membangun hunian layak di tempat mereka berada sekarang— atau di sekitarnya, bila ada lahan. Untuk hal ini kita memang perlu berdebat tentang seberapa banyak negara harus memberi subsidi. Pertanyaan pada sisi lain: seberapa banyak perusahaan harus turut bertanggung-jawab terhadap permukiman pekerjanya. Ini harus difasilitasi gubernur dan keputusan harus diambil. 

Tetapi, pokok soalnya tetap: kalau kita tidak ingin kota kita menderita karena permukiman kumuh yang tidak sehat di atas ruang publiknya, maka para pekerja itu perlu bantuan untuk mendapatkan permukiman yang layak. Kalau dibiarkan atau sekedar dicegah, mereka tidak akan punya pilihan lain kecuali kembali menduduki ruang publik.

Salah satu alasan penting untuk kota memberi subsidi adalah apabila solusi atas permukiman mereka itu juga dikaitkan dengan perbaikan dan perlindungan atas ruang publik dan infrastrukturnya (seperti Waduk Pluit, misalnya). Maka solusi permukiman pekerja ini menjadi satu dan terintegrasi dengan perbaikan lingkungan kota. 

Membangun hunian bagi pekerja di atas tepian Waduk Pluit justru adalah langkah strategis untuk sekaligus memperbaiki dan melindungi waduk tersebut dari kerusakan dan pendudukan di masa depan. Dalam kerangka ini, maka sebenarnya pabrik yang ada di sekitarnya pun perlu ditata: limbahnya harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan sebelum diolah, akses dari dan kepadanya diperbaiki terhadap permukiman pekerja.

Saran ketiga, mengerahkan aparat pemerintah (Satpol PP dan lurah) untuk mencegah pendudukan ruang publik lebih lanjut, dengan kesadaran bahwa ruang publik itu adalah “kepentingan umum” yang kerap berupa infrastruktur vital kota. 

Memang, kita harus bertanya dulu untuk mengetahui akar penyebabnya: mengapa selama ini pemerintah tidak mencegah secara dini, tetapi hanya rajin menggusur sesudah yang menduduki ruang publik menjadi banyak? Apakah tidak ada kebijakan atau pengarahan gubernur? Atau lurah dan Satpol PP yang malas, dan hanya mau menunggu “proyek” penggusuran? Ataukah ada konspirasi antara lurah, para preman, dan pihak pemilik pabrik di sekitarnya? 

Semoga reformasi birokrasi yang sedang dikerjakan Gubernur Joko Widodo akan menyentuh persoalan itu.

Tentang Farhad's Blog

Muda dan Mandiri
Pos ini dipublikasikan di Umum dan tag , , , , , , , , , , , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s