Unsur-unsur Hukum di Indonesia

download

Pada Artikel kali ini, akan saya jelaskan mengenai “Unsur-unsur Hukum”, Cekidot…

Berdasarkan beberapa pengertian yang diberikan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

A. unsur hukum secara umum, yaitu :

  1. adanya peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
  2. peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
  3. peraturan itu bersifat memaksa.
  4. sanksi terhadap pelanggaran peraturan adalah tegas.
  5. mengandung perlindungan yang efektif bagi mereka yang terkena hukum.

B. dalam arti sempit di Negara hukum liberal, orang hanya mengenal dua unsur yang penting yaitu :

  1. perlindungan terhadap hak asasi manusia.
  2. pemisahan kekuasaan.

C. pada Negara hukum formal menurut F.J. Stahlunsur-unsur itu bertambah menjadi empat, antara lain :

  1. perlindungan terhadap hak asasi manusia.
  2. adanya pemisahan kekuasaan untuk melindungi terhadap hak asasi manusia.
  3. setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
  4. adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri untuk menyelesaikan perselisihan

D. pendapat A.V. Dicey (Rule of Law) Negara yang berdasarkan rule of law harus memenuhi tiga unsur, yaitu :

  1. Supremasi hukum.dalam Negara hukum yang berdaulat atau yang mempunyai kekuasaan tertinggi adalah hukum. Hal ini berarti baik pemerintah maupun masyarakat harus tunduk pada hukum.
  2. Kedudukan yang sama di depan hukum. Semua orang tanpa terkecuali, mempunyai derajat yang sama dalam hukum. Bila melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dapat ditindak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.
  3. terjaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang.

E. Perkembangan rule of lawdalam pemerintahan yang demokratis, yang harus memenuhi syarat-syarat :

  1. adanya perlindungan konstitusional.
  2. adanya pemilu yang bebas.
  3. adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
  4. adanya kebebasan untuk mengemukakan pendapat.
  5. adanya kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
  6. adanya pendidikan kewarganegaraan.

Tentang Farhad's Blog

Muda dan Mandiri
Pos ini dipublikasikan di Hukum dan tag , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s