Sumber Hukum di Indonesia

 

 download (2)

Pada Artikel kali ini, akan saya jelaskan mengenai “Sumber Hukum”, Cekidot…

Sumber Hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan-kekutatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang jika dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum dapat ditinjau dari segi :

  • Sumber hukum material, sumber hukum yang dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, misalnya ekonomi, sejarah, sosiologi, dan filsafat. Seorang ahli kemasyarakatan (sosiolog) akan menyatakan bahwa yang menjadi sumber hukum adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Demikian sudut pandang yang lainnya pun seterusnya akan bergantung pada pandangannya masing-masing bila kita telusuri lebih jauh.
  • Sumber hukum formal, membagi sumber hukum menjadi:

•   Undang-undang (statue), yaitu suatu peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara.

Dalam arti material adalah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dilihat dari isinya mengikat secara umum seperti yang diatur dalamTAP MPRS No. XX/MPRS/1966.

Dalam arti formal adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang karena bentuknya dan dilibatkan dalam pembuatannya disebut sebagai undang-undang. Misalnya:

1. UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Jalan Raya.

2. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

3. UU. No. 31 Tahun 2002 Tentang Parpol.

4. UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu.

5. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

6. UU No. 22 Tahun 2003 Tentang Susduk MPR-DPR-DPRD-DPD.

7. UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

•   Kebiasaan (custom/adat), perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama kemudian diterima dan diakui oleh masyarakat. Apabila ada tindakan atau perbuatan yang berlawanan dengan kebiasaan tersebut, hal ini dirasakan sebagai pelanggaran.

•   Keputusan Hakim (Jurisprudensi), adalah keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar keputusan oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama.

•   Traktat (treaty), atau perjanjian yang mengikat warga Negara dari Negara yang bersangkutan. Traktat juga merupakan perjanjian formal antara dua Negara atau lebih. Perjanjian ini khusus menyangkut bidang ekonomi dan politik.

•   Pendapat Sarjana Hukum (doktrin), merupakan pendapat para ilmuwan atau para sarjana hukum terkemuka yang mempunyai pengaruh atau kekuasaan dalam pengambilan keputusan.

“Sumber dari segala sumber hukum RI adalah Pancasila”

 

Sumber Hukum Perundangan Republik Indonesia :

1. Proklamasi

2. Dekrit Presiden Tanggal 5 Juli 1959

3. UUD 1945

4. Supersemar

Tata Urutan Peraturan Perundangan RI :

1. Menurut TAP MPRS No. XX Tahun 1966 :

• UUD 1945

• TAP MPR RI

• Undang-Undang

• PERPU (Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-Undang)

• Peraturan Pemerintah (PP)

• Peraturan Menteri

• Keputusan Menteri

• Instruksi Menteri

2. Menurut TAP MPR No. III Tahun 2000 :

• UUD 1945

• TAP MPR RI

• Undang-undang.

• PERPU

• Peraturan Pemerintah (PP)

• Keputusan Presiden

• Peraturan Daerah (PERDA)

 

Tentang Farhad's Blog

Muda dan Mandiri
Pos ini dipublikasikan di Hukum dan tag , , , , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s