Pemerintah, DPR, dan DPD akan Rumuskan Mekanisme Pembahasan UU

22

Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merespons positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberi kewenangan legislasi kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam waktu dekat, Presiden akan bertemu pimpinan DPR dan DPD untuk merumuskan mekanisme pembahasan undang-undang diantara ketiga lembaga tersebut.

Ketua DPD Irman Gusman mengatakan hal ini dalam keterangan persnya, seusai pertemuan konsultasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Kantor Presiden, Rabu (10/4) sore.

“Setelah putusan MK tersebut, setiap pembahasan undang undang maupun usulan yang berkaitan dengan kewenangan DPD-RI, dalam mekanisme pembahasannya menjadi berubah. Dimana sekarang pembahasan akan terjadi diantara DPR-RI, Pemerintah, dan DPD-RI”, kata Irman Gusman.

Sebagaimana diketahui, pada 27 Maret lalu MK mengabulkan gugatan uji materi terhadap UU No 27 tahun 009 tentang MD3 dan UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. MK memutuskan DPD juga memiliki kewenangan membuat undang-undang, terutama berkaitan dengan otonomi daerah.

“Ini suatu kemajuan luar biasa dan Presiden merespons positif”, ujar Irman Gusman.

Untuk itu, lanjut Irman Gusman, dalam waktu dekat pimpinan DPD, DPR, dan Presiden akan bertemu membahas mekanismenya.

“Presiden menyampaikan surat kepada DPR dan DPD mengundang untuk membahas mekaisme ini, pasca keputusan MK tersebut”, Irman menjelaskan.

Pada tahap awal, pembahasan akan dilakukan pada tingkat sekretarias jenderal masing-masing lembaga dan Sekretariat Negara.

Dengan putusan MK ini, ujar Irman, diharapakan pembahasan rancangan undang undang akan berlangsung lebih cepat, berkualitas dan lebih baik.

Selain mengenai putusan MK tersebut, tambah Irman, dalam pertemuan dengan Presiden SBY tadi DPD juga menyampaikan tanggapan mengenai qanun bendera dan lambang Aceh.

“Kami berpendapat, kami menghargai lambang-lambang daerah dalam rangka nilai budaya, tapi lambang negara merah-putih itu punya kedudukan tersendiri”, Irman menegaskan.

DPD juga menyampaikan kepada SBY mengenai penguatan pendidikan nasional dari segi kurikulum. Misalnya dengan tetap mempertahankan kearifan lokal.

“Sebagaimana disampaikan Bapak Presiden bahwa budaya nasional adalah kumpulan dari budaya-budaya daerah sehingga kami menganggap kurikulum ini harus dipertahankan”, kata Irman menyudahi keterangannya.

Dalam keterangan pers ini Irman Gusman didamping Wakil Ketua DPD La Ode Ida, Mensesneg Sudi Silalahi, dan Seskab Dipo Alam.

Tentang Farhad's Blog

Muda dan Mandiri
Pos ini dipublikasikan di Hukum, Politik dan tag , , , , , , , , , , , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s