Azas-azas Yang Berlaku di Indonesia

images (8)

Pada Artikel kali ini, akan saya jelaskan mengenai “Azas-azas Yang Berlaku di Indonesia”, Cekidot…

Adapun azas-azas yang berlaku dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi mencakup antara lain :

  • Azas persidanga terbuka dan untuk umum kecuali Rapat permusyawaratan Hukum (Psl 40 ayat 1 UU No. 24 Thn 2003).
  • Azas ius Curia Novit,Bahwa Hakum MK tidak nboleh menolak untuk mengadili suatu Perkara dengan alas an tidak ada hukumnya/tidak jelas,(Psl 16 UU No.4 Thn 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
  • Azas Imparsial dan Independen,MK merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelanggarakan peradilan,mencakup :
  1. Imparsialitas Fungsional.
  2. Imparsial structural.
  3. Imparsial Institusional.
  4. Imparsial Individual, (Psl 2 UU No. 24 Thn 2003).
  • Azas Peradilan sederhana,cepat, dan biaya ringan.
  • Azas Hakim aktif dan Pasif.
  • Azas hakim untuk mendengar secara seimbang,bahwa setiap individu berhak didengar pendapatnya di pengadilan oleh hakim.

Sepuluh azas peradilan pidana :

kali ini saya akan membahas tentang masalah hukum, tentang sepuluh asas peradilan pidana.
di mulai dengan pengertian asas, asas adalah a fundamental truth or doctrine. dan asas itu akan menjadi acuan dalam elaborasi dan pelaksanaan kaidah-kaidah hukum yang termaktub dalam pasal-pasal perundang-undangan.

KUHAP, sebagaimana ditemukan dalam bagian penjelasan umum, setidaknya mengenal sepuluh asas yang menjadi acuan kebenaran atau ajarn dari kaidah-kaidahnya seperti diuraikan dibawah :

  • azas equality before the law : perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
  • azas legalitas dalam upaya paksa : penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
  • azas presumption of innocence : kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mengatakan kesalahannya
  • azas remedy and rehabilitation : kepada seorang yang di tangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukumyang sengaja atau karena kelalaiannya asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi.
  • azas fair, impartial, impersonal dan objective : peradilan harus dilakukan dengan cepat, sedrhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
  • azas legal assistance: setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
  • Azas miranda rule :kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum.
  •  azas presentasi : pengadilan memaksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
  • azas keterbukaan : sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
  • azas pengawasan : pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Asas dalam Hukum Acara PTUN :

  • “Azas praduga rechtmatig (benar menurut hukum, presumptio iustea causa), azas ini menganggap bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap berdasarkan hukum (benar) sampai ada pembatalan. Dalam asas ini gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang digugat (Pasal 67 ayat (1) UU No.5 tahun 1986);
  • “Azas pembuktian bebas”. Hakimlah yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan 1865 BW (lihat Pasal 101, dibatasi ketentun Pasal 100;
  • ”Azas keaktifan hakim (dominus litis)”. Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak yang tidak berimbang (lihat Pasal 58, 63, ayat (1) dan (2), Pasal 80 dan Pasal 85)
  • ”Azas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat (erga omnes)”. Sengketa TUN adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian putusan pengadilan berlaku bagi siapa saja-tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa;
  • dan azas-azas peradilan lainnya, mislnya : azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, obyektif.
  • “Azas para pihak harus didengar (audi et alteram partem)”, para pihak mempunyai kedudukan yang sama.
  • “Azas kesatuan beracara” (dalam perkara yang sejenis).
  • “Azas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas” (Pasal 24 UUD 1945 Jo.Pasal 1 UU No. 4 2004).
  • “Azas sidang terbuka untuk umum”~putusan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 70 UU PTUN).
  • “Azas pengadilan berjenjang” (tingkat pertama (PTUN), banding (PT TUN), dan Kasasi (MA), dimungkinkan pula PK (MA).
  • “Azas pengadilan sebagai upaya terakhir (ultimum remidium)”, sengketa sedapat mungkin diselesaikan melalui upaya administrasi (musyawarah mufakat), jika belum puas, maka ditempuh upaya peradilan (Pasal 48 UU PTUN).
  • “Azas obyektivitas”, lihat Pasal 78 dan 79 UU PTUN).
  • Azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Asas dalam Hukum Acara Pidana :

  • Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
  • Presumption of innocent.
  • Equality before the law.
  • Pengadilan terbuka untuk umum kecuali diatur UU.
  • Sidang pengadilan secara langsung dan lisan.
  • Azas Akusatoir bukan Inkusatoir (pelaku sebagai subjek bukan objek).
  • Azas Legalitas dan Oportunitas (sebagai pengecualian).
  • Tersangka/ terdakwa wajib mendapatkan bantuan hukum.
  • Fair Trial (pengadilan yang adil dan tidak memihak).
  • Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap.
  • Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dengan perintah tertulis.
  • Ganti rugi dan rehabilitasi.
  • Persidangan dengan hadirnya terdakwa.

Azas-azas dalam Hukum Acara Perdata :

  • Azas Kebebasan Hakim.
  • Hakim Bersifat Menunggu.
  • Peradilan Terbuka Untuk Umum.
  • Azas Hakim Bersikap Pasif ( Tut Wuri ).
  • Azas Kesamaan ( Audi et Alteram Partem).
  • Azas Obyektivitas.
  • Putusan Disertai Alasan.
  • Tidak ada keharusan untuk mewakilkan.
  • Beracara Dikenakan Biaya.
  • Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
  • Peradilan dilakukan dengan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

Tentang Farhad's Blog

Muda dan Mandiri
Pos ini dipublikasikan di Hukum dan tag , , , , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s